Proses pemilihan anggota legislative di negeri ini telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Meskipun menuai banyak kontroversi, namun akhirnya para anggota dewan yang baru pun dilantik. Meskipun pada saat ini banyak sekali pihak yang meragukan kinerja para anggota dewan periode 2009 – 2014. Alasan keraguan mereka, mungkin lebih didasarkan pada system pemilu yang diselenggarakan pada tahun ini, dimana lebih menekankan pada kompetisi perolehan suara. Sehingga untuk memenangkan kompetisi tersebut, seringkali seorang calon anggota dewan hanya lebih mengutamakan sisi popularitas semata. Maka mereka yang berada di gedung dewan pada saat ini adalah mereka yang mungkin dari sisi popularitas memang tidak diragukan, akan tetapi dari segi kompetensi masih menjadi pertanyaan bagi semua orang.
Dengan dasar inilah, banyak pihak yang memprediksikan bahwa kedepannya para anggota dewan tersebut tidak akan mampu bekerja optimal, karena ketimpangan komposisi ini. Selain itu, komposisi partai pendukung pemerintah di DPR juga menjadi partai yang mayoritas di gedung dewan itu. Sehingga, kebijakan – kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pun akan semakin sedikit sekali dikritisi oleh DPR. Hal ini belum lagi jika ditambah dengan terpilihnya Marzuki Alie sebagai ketua DPR yang notabene berasal dari partai Demokrat. Meskipun ketua MPR, Taufik Kiemas pada saat ini berasal dari bukan partai pemenang pemilu, namun banyak pihak yang menyangsikan akan kekonsistenan sikap oposisi dari PDIP. Karena PDIP sendiri pun kedepannya akan diprediksikan akan masuk ke dalam lingkaran koalisi SBY.
Dari sinilah kekhawatiran – khawatiran tersebut mulai muncul. Sehingga bukan suatu hal yang tidak mungkin jika kedepannya DPR mampu ditundukkan oleh pemerintah serta hanya sekedar menjadi alat legitimasi dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti halnya era orde baru. Jika pada era orde baru para anggota dewan minim sekali melakukan pengkoreksian terhadap kebijakan orde baru, lantaran tekanan pihak pemerintah terhadap mereka sangatlah kuat, namun pada saat ini DPR tidak dapat melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah, lantaran kualitas yang sangat timpang diantara mereka sendiri, serta kecerdasan dari pemerintah dalam merangkul semua komponen yang selama ini menjadi pihak oposisi. Sehingga dengan cara ini pemerintah berharap dapat memangkas “lidah” dari anggota DPR agar tidak terlalu tajam dalam mengkritik.
Namun dari sinilah mahasiswa dapat memainkan peranannya secara optimal. Ketika tidak ada lagi kekuatan yang disegani oleh pemerintah, maka mahasiswa harus tampil mengemuka dengan ide dan gagasan – gagasannya dalam mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan di negeri ini. Mungkin kita hanya bisa berharap akan ada banyak sekali kekuatan penekan, termasuk DPR ( yang semoga saja tidak kehilangan kekritisannya ), agar kita bersama – sama dapat mengawal semua kebijakan negeri ini, sehingga negara ini dapat berjalan di rel yang benar dalam mengantarkan rakyatnya menuju masyarakat yang ber-keadilan dan ber- kesejahteraan.
Dengan dasar inilah, banyak pihak yang memprediksikan bahwa kedepannya para anggota dewan tersebut tidak akan mampu bekerja optimal, karena ketimpangan komposisi ini. Selain itu, komposisi partai pendukung pemerintah di DPR juga menjadi partai yang mayoritas di gedung dewan itu. Sehingga, kebijakan – kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pun akan semakin sedikit sekali dikritisi oleh DPR. Hal ini belum lagi jika ditambah dengan terpilihnya Marzuki Alie sebagai ketua DPR yang notabene berasal dari partai Demokrat. Meskipun ketua MPR, Taufik Kiemas pada saat ini berasal dari bukan partai pemenang pemilu, namun banyak pihak yang menyangsikan akan kekonsistenan sikap oposisi dari PDIP. Karena PDIP sendiri pun kedepannya akan diprediksikan akan masuk ke dalam lingkaran koalisi SBY.
Dari sinilah kekhawatiran – khawatiran tersebut mulai muncul. Sehingga bukan suatu hal yang tidak mungkin jika kedepannya DPR mampu ditundukkan oleh pemerintah serta hanya sekedar menjadi alat legitimasi dari berbagai kebijakan pemerintah, seperti halnya era orde baru. Jika pada era orde baru para anggota dewan minim sekali melakukan pengkoreksian terhadap kebijakan orde baru, lantaran tekanan pihak pemerintah terhadap mereka sangatlah kuat, namun pada saat ini DPR tidak dapat melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah, lantaran kualitas yang sangat timpang diantara mereka sendiri, serta kecerdasan dari pemerintah dalam merangkul semua komponen yang selama ini menjadi pihak oposisi. Sehingga dengan cara ini pemerintah berharap dapat memangkas “lidah” dari anggota DPR agar tidak terlalu tajam dalam mengkritik.
Namun dari sinilah mahasiswa dapat memainkan peranannya secara optimal. Ketika tidak ada lagi kekuatan yang disegani oleh pemerintah, maka mahasiswa harus tampil mengemuka dengan ide dan gagasan – gagasannya dalam mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan di negeri ini. Mungkin kita hanya bisa berharap akan ada banyak sekali kekuatan penekan, termasuk DPR ( yang semoga saja tidak kehilangan kekritisannya ), agar kita bersama – sama dapat mengawal semua kebijakan negeri ini, sehingga negara ini dapat berjalan di rel yang benar dalam mengantarkan rakyatnya menuju masyarakat yang ber-keadilan dan ber- kesejahteraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar