Komisi D yang biasanya bersikap lantang terhadap usaha warung pangku, kali ini terlihat sangat lembek dalam merespons adanya warung pangku. Hal itu sesuai atas apa yang terlihat dalam hearing atau rapat dengar pendapat dengan para pemilik warung pangku di kawasan Tri Darma Kebomas Gresik. Kok bisa?
Courtessy: Radar Surabaya 30 Januari 2012
DALAM hearing itu, Komisi D justru memberikan toleransi kepada sejumlah warung pangku yang membuka usaha di tempat itu. Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun mengatakan, ia memang memberikan toleransi kepada para pemilik itu, asalkan di warung itu tidak dijual minuman beralkohol dan tidak membunyikan musik secara keras-keras karena mengganggu warga.
“Ya memang tidak ada batas waktu yang kami berikan. Tapi yang penting itu tadi syaratnya,” katanya.
Pernyataan Chumaidi ini terkesan sangat aneh. Pada beberapa kesempatan, Chumaidi sendiri terlihat sangat lantang dalam menolak adanya warung pangku. Bahkan, beberapa kali politisi PKB ini juga sempat meminta pihak Satpol PP untuk bertindak tegas dalam menutup
seluruh warung pangku yang ada di Gresik.
Hearing ini sebenarnya bertujuan menindaklanjuti surat laporan dari warga RT 01 RW IV Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, kepada pimpinan dewan.
Mereka merasa resah atas keberadaan kafe-kafe yang ada ada di sekitar lingkungan mereka.
Kafe-kafe itu disinyalir sebagai tempat usaha prostitusi terselubung layaknya warung pangku. Warga merasa, di lingkungan mereka tidak ada bedanya dengan kawasan Moroseneng dan Gang Dolly yang ada di Surabaya.
Bahkan, Chumaidi menambahkan dalam suratnya, warga resah sebab warung-warung tersebut sering sekali memutar musik secara keras-keras juga diduga menjual minuman beralkohol. Terlebih di sekitar tempat itu, lokasinya berdekatan dengan sebuah langgar, yang otomatis bisa dikatakan mengganggu aktivitas beribadah warga.
Sementara itu, Sugeng, seorang pemilik warung, menyatakan bahwa ia selama ini tidak merasa mengganggu aktivitas warga.
“Warga meminta kepada kami untuk tidak menyalakan musik. Kami pun sudah tidak menyalakannya lagi. Kami juga tidak menjual alkohol,” tandasnya.
Courtessy: Radar Surabaya 30 Januari 2012
DALAM hearing itu, Komisi D justru memberikan toleransi kepada sejumlah warung pangku yang membuka usaha di tempat itu. Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun mengatakan, ia memang memberikan toleransi kepada para pemilik itu, asalkan di warung itu tidak dijual minuman beralkohol dan tidak membunyikan musik secara keras-keras karena mengganggu warga.
“Ya memang tidak ada batas waktu yang kami berikan. Tapi yang penting itu tadi syaratnya,” katanya.
Pernyataan Chumaidi ini terkesan sangat aneh. Pada beberapa kesempatan, Chumaidi sendiri terlihat sangat lantang dalam menolak adanya warung pangku. Bahkan, beberapa kali politisi PKB ini juga sempat meminta pihak Satpol PP untuk bertindak tegas dalam menutup
seluruh warung pangku yang ada di Gresik.
Hearing ini sebenarnya bertujuan menindaklanjuti surat laporan dari warga RT 01 RW IV Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, kepada pimpinan dewan.
Mereka merasa resah atas keberadaan kafe-kafe yang ada ada di sekitar lingkungan mereka.
Kafe-kafe itu disinyalir sebagai tempat usaha prostitusi terselubung layaknya warung pangku. Warga merasa, di lingkungan mereka tidak ada bedanya dengan kawasan Moroseneng dan Gang Dolly yang ada di Surabaya.
Bahkan, Chumaidi menambahkan dalam suratnya, warga resah sebab warung-warung tersebut sering sekali memutar musik secara keras-keras juga diduga menjual minuman beralkohol. Terlebih di sekitar tempat itu, lokasinya berdekatan dengan sebuah langgar, yang otomatis bisa dikatakan mengganggu aktivitas beribadah warga.
Sementara itu, Sugeng, seorang pemilik warung, menyatakan bahwa ia selama ini tidak merasa mengganggu aktivitas warga.
“Warga meminta kepada kami untuk tidak menyalakan musik. Kami pun sudah tidak menyalakannya lagi. Kami juga tidak menjual alkohol,” tandasnya.
